Urgensi Pengaturan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Terkait Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
Abstract
Pengaturan tanah diperlukan karena melindungi wilayah permukaan bumi tempat tinggal manusia. Tanah harus digunakan seefektif mungkin dan dilindungi agar dapat dimanfaatkan secara maksimal bagi kehidupan manusia. Berdasarkan peraturan terbaru terkait dengan maraknya pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum, tanah milik rakyat bisa diserahkan kepada pemerintah yang digunakan kepentingan umum.
Ketersediaan lahan untuk pembangunan merupakan kendala yang sering terjadi dalam semua kegiatan pembangunan. Ada tantangan karena tanah merupakan sebuah sumber daya alam yang langka, terutama tanah negara, yang sangat sulit didapat. Penting untuk memperoleh tanah untuk melengkapinya. Pengadaan tanah adalah proses memperoleh tanah dengan membayar pihak yang berhak imbalan yang adil dan dapat diterima. kepentingan negara, dan masyarakat, merupakan landasan bagi pengadaan tanah. Kepentingan-kepentingan tersebut harus diakui menurut pemerintah dan dimanfaatkan banyak-banyaknya demi kesejahteraan rakyat.
Perbahasan di penelitian ini berupa urgensi pengaturan ganti kerugian berbentuk uang terkait penyelenggaraan pengadaan tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi pengaturan ganti kerugian berbentuk uang terkait penyelenggaraan pengadaan tanah adalah sebagai payung hukum atau perlindungan hukum untuk masyarakat yang terdampak pengadaan tanah, perlindunganhukum terkait pelunasan ganti kerugian pengadaan tanah berbentuk uang.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Abdurahman H, 1996, Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Indonesia, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung.
Harsono Boedi, 2003, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Djambatan, Jakarta.
Iskandar Mudakir, 2020, Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum (Upaya Hukum Masyarakat yang Terkena Pembebasan dan Pencabutan Hak), Jala Permata Aksara, Jakarta.
Marsoem Sudjarwo, 2015, Pedoman Lengkap Ganti Untung Pengadaan Tanah, Renebook, Jakarta.
Mukhamat Mahfudi, Pembebasan Tanah Dalam Persiapan dan Penyelenggaraan Asian Games, AVATARA, e
Journal Pendidikan Sejarah, Vol. 1 No. 1, Januari 2019.
S.W Maria, 1994, Antara Kepentingan Pembangunan dan Keadilan Forum Diskusi Alternatif, Universitas Adma Jaya, Yogyakarta
Suandra I Wayan, 1994, Hukum Pertanahan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.
Sulaeman Abdullah, 2010, Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Jala Permata Aksara, Jakarta.
Soekanto Soerjono & Mamuda Sri, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta
Soekanto Soerjono, 1985, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta : Rajawali Press, Jakarta.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
DOI: https://doi.org/10.51213/yurijaya.v5i2.106
Refbacks
- There are currently no refbacks.