PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANGANAN PERKARA PIDANA BULLYING DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA PASURUAN
DOI:
https://doi.org/10.51213/yurijaya.v8i2.279Keywords:
Kejaksaan, Perlindungan Hukum, Perkara Pidana, Bullying, Attorney General's Office, Legal Protection, Criminal CasesAbstract
Penelitian ini mengkaji peran Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penanganan perkara pidana, khususnya terkait kasus bullying. Berlandaskan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum, penelitian ini menyoroti fungsi strategis Kejaksaan sebagai bagian dari kekuasaan yudikatif yang berada di bawah eksekutif. Secara terminologi, bullying dipahami sebagai tindakan agresif berulang yang melibatkan ketidakseimbangan kekuatan, baik fisik, verbal, maupun psikologis. Secara hukum, perbuatan ini masuk ke dalam kategori tindak pidana dan dijerat dengan beragam pasa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pengeroyokan (Pasal 170 KUHP), dan penganiayaan terencana (Pasal 355 KUHP). Selain itu, perlindungan terhadap korban bullying, terutama anak-anak, dijamin oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menekankan prinsip diversi. Penelitian ini menggunakan studi kasus penanganan tindak pidana bullying yang menimpa siswa di Kota Pasuruan, yang korbannya mengalami depresi berat akibat perundungan tersebut. Kemudian kasus ini diselesaikan melalui pendekatan restorative justice (RJ), yang memberikan gambaran tentang perlindungan hukum represif dan preventif yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan.
References
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020.
Buku
Tim Penyusun Direktorat Sekolah Dasar, STOP Perundungan/Bullying Yuk! (Jakarta: Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2021).
Jurnal/Artikel Ilmiah
Anang Sophan Tornado dan Ali Zainal Abidin, “Optimalisasi Peran Kejaksaan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Melalui Implementasi Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023,” Jurnal Kolaboratif Sains, Volume 8 (2025).
I Gusti Ngurah Rai Mahaputra, “Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Bullying yang Dilakukan oleh Anak,” Jurnal Aktual Justice: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai, Vol. 7, No. 2.
Putu Eva Ditayani Antari Gadis Penta Listaryadi, “Upaya Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tentang Pencegahan Tindak Pidana Melalui Penyuluhan Hukum Bersama Kejaksaan Negeri Denpasar,” Jurnal Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (PAMAS) (2024).
Siti Nurcahyati Rahayuningsi, Uut, dan Anna Nur Hikmah, “Pendekatan Restorative Justice Dalam Perlindungan Hukum Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana: Menyeimbangkan Keadilan Dan Pembinaan,” Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia, Vol. 2 (2025).
Syahria Tara Dia Ulya, “Analisis Pendekatan Restorative Justice dengan Diversi dalam Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif Keadilan bagi Korban Anak,” Tesis Program Studi Magister Hukum, 2024.
Website
Muhajir Arifin, “Kasus Bullying Berujung Siswa SMA di Pasuruan Masuk RSJ Di-Restorative Justice,” detikJatim, 2024.
Willa Wahyuni, “Mengenal Restorative Justice,” Hukumonline.com, 2022.
