ANALISIS TAHAPAN PROSES PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN MELALUI JUAL-BELI
DOI:
https://doi.org/10.51213/yurijaya.v8i2.267Keywords:
Administrasi Pertanahan, Hukum Agraria, Hak Atas Tanah dan Bangunan, Jual Beli Tanah., Land Administration, Agrarian Law, Land and Building Rights, Land Purchase and Sale.Abstract
Program magang merupakan bagian dari kurikulum perguruan tinggi yang bertujuan memberikan pengalaman kerja nyata, meningkatkan pengetahuan, serta mengembangkan keterampilan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja. Program ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan magang mahasiswa S-1 Ilmu Hukum Universitas Merdeka Pasuruan di Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Pasuruan yang dilaksanakan pada 3 Februari–3 Maret 2025. Metode pelaksanaan magang dilakukan secara partisipatif pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran (PHP) melalui kegiatan administrasi pertanahan, meliputi penataan arsip Buku Tanah dan Surat Ukur, penginputan data ke sistem ATR/BPN, pencetakan sertifikat elektronik, serta penertiban dokumen pertanahan. Kegiatan ini berlandaskan pada Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pelaksanaan magang mencakup tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala di lingkungan kerja. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa mahasiswa memperoleh pemahaman langsung mengenai proses administrasi pertanahan, mekanisme pendaftaran tanah, serta penerapan hukum agraria dalam praktik. Selain itu, magang ini meningkatkan kemampuan teknis, ketelitian, dan kedisiplinan mahasiswa dalam bekerja. Kesimpulannya, program magang di ATR/BPN Kota Pasuruan mampu memperkuat keterkaitan antara teori dan praktik hukum agraria serta berkontribusi dalam peningkatan kompetensi mahasiswa sekaligus mendukung kelancaran layanan administrasi pertanahan.
References
Panduan Magang Perguruan Tinggi th 2022.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi th 2012.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan th 2005.
Laporan Kegiatan Magang Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran ATR/BPN Kota Pasuruan.
Undang-Undang Pokok Agraria Republik Indonesia (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 1363 K/Sip/1997, 1997.
Putusan Nomor Mahkamah Agung Republik Indonesia, 123 K/Sip/1971, 1971.
