Status Hukum Hak Penguasaan Atas Tanah Timbul (aanslibbing) Oleh Masyarakat Dan Pemerintah Studi Di Desa Semare Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan

Abstract

Tanah Timbul (aanslibbing) merupakan sumber daya alam baru yang memiliki potensi ekonomi untuk pertanian dan budidaya perairan, serta kegiatan industri yang terkait dengan pengelolaan dan kepemilikan lahan baru. Peraturan Dasar Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 merupakan peraturan dasar, yang secara garis besar hanya mengatur pokok-pokok atau persoalan-persoalan pokok saja. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui analisis terhadap norma-norma dan ketentuan-ketentuan hukum yang terkandung dalam pokok-pokok pertanian, Undang-undang 5 Tahun 1960 dan peraturan-peraturan hukum seperti putusan pengadilan dan teori-teorinya. Keadaan kepastian hukum kepemilikan tanah memerlukan pendaftaran tanah dan memperoleh izin langsung dari pejabat pemerintah khususnya kepala kantor pertanahan setempat untuk memberikan tanda batas yang jelas tanpa campur tangan pihak manapun dan membayar kompensasi pendapatan. Meminta kepada kantor bendahara desa untuk mengeluarkan bukti tertulis dari perangkat desa setempat mengenai pengelolaan tanah tersebut. Berikutnya adalah upaya memperoleh perlimdungan terhadap tanah dan pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah yang memberikan kemudahan bagi pemegang hak atas tanah untuk menunjukan haknya atas tanah yang dikelolanya