Deprecated: Non-static method PKPApplication::defineExposedConstant() should not be called statically in /home/yurijay/public_html/lib/pkp/classes/core/PKPApplication.inc.php on line 545

Deprecated: Non-static method PKPApplication::getExposedConstants() should not be called statically in /home/yurijay/public_html/lib/pkp/classes/core/PKPApplication.inc.php on line 513
TUGAS DAN WEWENANG DPRD DALAM MENILAI VISI, MISI DAN PROGRAM PASANGAN CALON KEPALA DAN WAKIL KEPALA DAERAH | Ismail | Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum

TUGAS DAN WEWENANG DPRD DALAM MENILAI VISI, MISI DAN PROGRAM PASANGAN CALON KEPALA DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Yudhia Ismail

Abstract


Dalam pemilihan kepala dan wakil kepala daerah langsung dengan sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). DPRD memiliki wewenang yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah yang diatur dalam Pasal 66 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang membahas tentang wewenang DPRD menyelenggarakan Rapat Paripurna untuk mendengarkan penyampaian visi, misi dan program pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Rapat Paripurna dalam ketentuan ini adalah Rapat Paripurna DPRD yang tidak harus korum dihadiri oleh wakil masyarakat dan terbuka untuk kalangan umum. Kehadiran anngota DPRD tidak merupakan suatu kewajiban.

Jadi wewenang DPRD dalam melakukan penyelenggaraan pemilihan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Dengan cara menyelenggarakan Rapat Paripurna mendengarkan visi, misi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. 

Kata kunci : Pemilihan langsung, DPRD, wewenang, menilai Visi dan Misi.

Full Text:

PDF

References


Buku :

Bratakusumah, Deddy Supriyady. 2001. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

Ranawijaya, Usep. 1983. Hukum Tata Negara Indonesia; Dasar-Dasarnya. Ghalia Indonesia. Jakarta

Suprihatini, Amin. Mengenal Pemerintahan Indonesia. Cempaka Putih.

Kamus Hukum. 2008. Citra Umbara Bandung.

Undang-Undang :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. 2009. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 2004. Citra Umbara. Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD. 2009. Citra Umbara. Bandung.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.